INDONESIA 2018 : REKONSTRUKSI HUKUM YANG BERKEADILAN MENUJU NEGARA HUKUM YANG HUMANIS

Oleh : Sulistyo Cahyo Ramadhan .

Indonesia merupakan negara hukum. Menjadi suatu tantangan kedepan, bagaimana Indonesia dapat menjadi negara hukum yang berkeadilan, negara hukum yang humanis. Mahasiswa saat ini dituntut untuk bersikap lebih kritis terhadap dinamika yang terjadi di kehidupan sekitarnya, khususnya terhadap dinamika penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum merupakan satu hal yang perlu mendapat pengawasan ekstra dari seluruh masyarakat. Jika hukum hanya cenderung menjadi alat pihak tertentu untuk menghantam kelompok lawan, atau demi kepentingan sepihak, hukum tegak berdiri walau dengan berbagai alat bukti yang jelas, namun hukum menjadi lemah ketika dihadapkan pada orang-orang tak berpunya, maka dimanakah peran generasi muda sebagai tumpuan cemerlang bagi terwujudnya keadilan dalam bernegara.

Apabila hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas,  tentunya akan menyebabkan rakyat menjadi semakin muak dengan sepak terjang oknum aparat yang mempermainkan hukum, bukan tidak mungkin masa depan negara suatu saat bukan tak lagi diambang jurang kehancuran, namun telah masuk dalam jurang kehancuran Kompleksitas persoalan bangsa hari ini dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara telah membidani lahirnya berbagai macam kondisi yang sangat jauh dari rasionalitas manusia. Betapa tidak nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri manusia itu sendiri telah dinistakan dan dilacurkan dalam kubangan penuh noda dan dosa. Dalam hal penegakan hukum misalnya, carut-marut penegakan hukum masih saja menghiasi setiap jengkal tanah dan episode kehidupan dimanapun di negara ini. Undang-Undang Dasar yang diletakan pada posisi terhormat sebagai hukum tertinggi dan akumulasi dari semua kepentingan yang pluralis untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hanya dijadikan slogan yang tersimpan dalam kitab-kitab hukum.

RESENSI BUKU – Bunga Rampai Komisi Yudisial RI Edisi “Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan”

Dimuat di Indonesiana.tempo.co

Peresensi : SULISTYO CAHYO RAMADHAN, Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Judul Buku	Bunga Rampai Edisi “Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan”
Penerbit	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun	2017
Cetakan Ke-	1 (pertama)
Jumlah Hlm	Cover + xiii + 298 hlm isi
ISBN	978-602-74750-3-5

261 Tahun Kota Yogyakarta; Merajut Asa Di Tangan Walikota Terpilih Periode 2017 – 2022

Oleh Sulistyo Cahyo Ramadhan dan Aldyas Kurnia

Sabtu, 07 Oktober 2017 Kota Jogjakarta genap berusia 261 Tahun. Usia yang sudah cukup tua bagi sebuah kota di negara ini. Bahkan jauh lebih tua dibandingkan usia Negara Indonesia. Selama 261 tahun,  Jogjakarta tumbuh dan berkembang hingga menjadi sebuah kota yang saat ini melekat predikat Kota Pelajar, dan Kota Budaya.

Bertepatan dengan hari lahir Kota Jogjakarta, masyarakat patut bergembira dan berharap banyak dengan dimulainya periode kepimpinan walikota baru yang terpilih untuk masa bakti 2017-2022. Tidak lama lagi, pasangan walikota dan wakil walikota terpilih dari pilkada beberapa waktu lalu akan segera dilantik. Dengan demikian, sudah selayaknya duet nahkoda baru Kota Jogjakarta ini dapat membawa angin segar, yang tentunya menjadi harapan dari warga masyarakat, pasangan walikota dan wakilnya dapat membawa perubahan positif untuk kemajuan dan kemaslahatan Kota Jogjakarta tercinta ini.

Berbagai permasalahan yang menjadi Pekerjaan Rumah bagi sang pemimpin sudah menunggu untuk diselesaikan. Mulai dari permasalahan kepadatan lalulintas dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor setiap harinya yang tidak sebanding dengan tingkat pelebaran / penambahan jalan di kota Jogjakarta, permasalahan tata ruang kota dengan maraknya pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan modern yang akan mengikis kultur kota yang asri, hingga permasalahan kerukunan dan ketertiban masyarakat yang saat ini mulai sensitif harus segera diurai satu-persatu.

Dirgahayu 72 Tahun TNI bersama Rakyat Indonesia; Panglima TNI, bertuan kepada siapa?

Dimuat di harianjateng.com tanggal 07 Oktober 2017

Tanggal 5 Oktober menjadi tanggal yang bersejarah bagi institusi Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat TNI. Karena ditanggal itulah, TNI lahir di Indonesia. Tahun ini, TNI memasuki usia yang ke 72 Tahun. Usia yang bisa dikatakan tidak muda lagi bagi suatu institusi di negara ini. Selama 72 tahun itulah TNI menjadi institusi yang memiliki tugas dan tanggungjawab berat menjaga, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Beberapa hari ini media sedang hangat menyoroti terkait institusi TNI, terkhusus pada isu / berita tentang pengadaan 5000 jenis senjata api (senpi) illegal di wilayah Jakarta. Pada awalnya sempat muncul pertanyaan besar di kalangan publik, siapa pemilik ribuan senjata illegal tersebut? Beberapa pendapat mengatakan senjata tersebut milik TNI, sebagian lainnya mengatakan milik Kepolisian, dan beberapa lainnya mengatakan milik oknum sipil. Hingga pada akhirnya secara resmi Kepolisian mengakui kepemilikan atas 5000 senjata tersebut, dan pengadaan ribuan pucuk senjata itu dalam rangka peremajaan alutsista kepolisian Indonesia. Padahal banyak publik yang telah menyoroti keberadaan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas keberadaan senjata api tersebut.

JUSTICE COLLABORATOR DAN PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA

 

Korupsi pada saat ini masih menjadi masalah kompleks di semua negara, tidak terkecuali di negara Indonesia. Berdasarkan survey dari salah satu media internasional pada tahun 2016, Negara Indonesia menduduki peringkat ke-88 dari 168 negara di dunia. Berdasarkan data ICW sejak tahun 2004 hingga semester II Tahun 2016, birokrasi menduduki urutan pertama pelaku korupsi di Indonesia, yang disusul oleh DPRD dan  kepala daerah berada di posisi kedua.

Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan Konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption – UNCAC ) yang bertujuan untuk menekan angka korupsi secara global, dengan melakukan kerjasama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia. Konvensi tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi mendapatkan perhatian khusus dari banyak negara, mengingat kasus korupsi saat ini sudah termasuk kejahatan lintas negara. Salah satu hal yang diatur di dalamnya, pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) adalah penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengusut pelaku lain pada kasus yang melibatkan dirinya, yang kemudian dikenal dengan istilah Justice Collaborator (JC).  Di Indonesia, pengaturan JC termuat di dalam UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

“DPR”, Dewan Pemeras Rakyat

               Akhir-akhir ini pandangan mata kita sering kali di hadapkan pada realita tayangan media tv yang yang seharusnya tidak terjadi di Indonesia. Bukan berita bencana, bukan juga isu perceraian sekalipun kematian. Namun lebih dari itu, akhir-akhir ini banyak media yang gencar menyoroti tingkah laku, khususnya kinerja dari para punggawa di Negeri Garuda ini.

Para elite negeri berdasi itu kini makin atraktif dalam menampilkanatraksi bola api mereka. Mereka makin mahir beradu akting dibalik layar kaca. Ya, sudah menjadi rahasia umum, jika dibalik jas berdasi itu tersimpan sosok serigala hutanyang buas lagi murka.

Disaat pertiwi ini sedang didera cidera, mereka justru seakan membara, bersorak sorai, tertawa diatas cidera sang pertiwi. Bagai kelinci berkepala singa, mereka menyerakahi saudara, bahkan anak, isri mereka sendiri.

PETANI

Seiring dengan kemajuan zaman,di saat zaman menjadi serba elite seperti saat ini peradaban manusia menjadi sangat pesat.

Hampir seluruh manusia di muka bumi saat ini seakan saling bersaing untuk menjadi orang yang bergelimang harta..Anggapan mereka hidup di zaman yang serba canggih seperti saat ini harus memiliki banyak uang dan harta yang berlimpah untuk mecukupi kebutuhan mereka.

Di negeri kita Indonesia,,saat ini banyak kalangan muda yang berebut kursi kekuasaan untuk menjadi penguasa tertinggi di negri in,,Banyak pula yang berebut untuk menjadi publik figur di negara ini,,terlebih banyak yang ingin untuk menjadi orang yang bergelimang harta dengan pekerjaan yang simple,tanpa harus banyak menguras tenaga..semua ingin menjadi konglomerat!

Namun di satu sisi yang paling terpojokkan,,tercetus sebuah pertanyaan..

Jika semua orang di negri ini memiliki keinginan bekerja tanpa banyak keringat seperti menjadi publik figur,,menjadi pejabat,,atau apalah yang pentig bekerja tanpa banyak tenaga.. lalu apakah masih ada seorang yang ingat akan satu pekerjaan yang mungin sangat vital bagi hidup mereka..Ya menjadi seorang petani yang saat ini orang sudah tak lagi menganggapnya.Mungkin jika dilakukan penelitian,para muda di negri ini tadak ada yang mau untuk menjadi seorang petani..entah karena jijik,,kotor,,capek atau tidak terhormat.. Namun mari kita renungkan sejenak..Apakah kita bisa hidup tanpa seorang petani?? Coba jika 30 tahun mendatang para muda semuanya ingin menjadi artis,,Pejabat lalu siapa yang akan menggantikan petani tua saat ini?? Apakah artis terkenal bisa mengerjakan pekerjaan seorang petani?? Apakah Presiden mau menggantikan Petani sehari saja??Padahal fakta,,orang Indonesia makanan pokoknya Nasi,,Nasi berasal dari Beras,,Beras berasal dari Padi,,Padi yang mengolah Petani..

Sungguh sangat miris dengan keadaan sekarang..semua orang ingin bekerja tanpa kotor,,tanpa keringat..

Bayangkan saja jika nantinya di negri ini tak ada Petani..mau makan apa kita??Apa enggak malu jika Beras saja harus impor??

Terlebih jika mengingat nasib petani yang jauh dari ingatan para penguasa negeri..Seakan petani tak pernah ada..Seakan beras itu datang dengan sendirinya tanpa petani,,

Menjadi bahan pemikiran kita bersama..kelak siapa yang akan menjadi petani,,menggantikan petani tua saat ini..

Semoga saja generasi mendatang masih ada orang yang peduli dengan nasib Petani..

 

 

#SulistyoRama_Rhee2012